BATAM--MI: Biaya pengurusan izin investasi di Batam naik hingga 30%, setelah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
"Kenaikan pengurusan perizinan naik 20-30% sejak SPIPISE diluncurkan," kata Wali Kota Batam Ria Saptarika, Selasa (26/1).
Ia mengatakan, banyak penanam modal yang mengurus perizinan usaha sejak SPIPISE diluncurkan Menteri Koordinator Perekonomian Jumat (15/1). "Angka kenaikannya saya tidak ingat persis, tapi, persentasenya sekitar 20-30 persen," kata dia.
Pengurusan perizinan, kata dia, banyak pada bidang perindustrian. Ia mengatakan, sebanyak 12 dinas kota telah bergabung dan menempatkan stafnya pada kantor SPIPISE Batam di Gedung Sumatera Promotion Centre.
Menurut Wali Kota, pemerintah menginginkan seluruh Dinas menempatkan orang di SPIPISE dan menghubungkan perizinan di bawah SIPISE. Namun, ada beberapa dinas yang masih belum bergabung dengan beberapa alasan. "Kita akan terus tingkatkan, agar SPIPISE Batam semakin bagus," kata dia.
Sebagai proyek percontohan pemerintah pusat, kata dia, SPIPISE Batam harus menjadi contoh yang baik. Karena perangkat lunak SPIPISE Batam akan digandakan oleh daerah lain.
Menurut dia, pemerintah telah menerapkan pelayanan on line, namun tidak bernama SPIPISE. "Kita baru tahu namanya SPIPISE sebentar ini. Padahal, sudah kita terapkan sejak dua tahun lalu," kata dia.
SPIPISE Batam melayani 102 perizinan penanaman modal dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Dari 102 perizinan yang wewenangnya dilimpahkan dari pusat, di antaranya dari BKPM, Departemen Perdagangan, Departemen Hukum dan HAM serta Departemen Perindustrian.
Dari BKPM, di antaranya izin penanaman modal baru baik penanam modal asing mapun dalam negeri, berbagai izin usaha, angka pengenaan impor terbatas maupun perubahannya, dan permohonan penggabungan usaha. (Ant/OL-03)
Jumat, 29 Januari 2010
Eco Product untuk Respon Perkembangan Zaman
JAKARTA-MI: Makin menipisnya sumber daya alam dan adanya persaingan yang semakin ketat memaksa industri agar lebih kreatif sekaligus peka kondisi jaman.
Tidak hanya serba otomatis, masyarakat saat ini juga cenderung sadar akan kelestarian lingkungan. Bagi sector industri, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk mempu menangkap jenis pasar baru dan memenuhinya dengan produk yang sesuai.
"Saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengedepankan berbagai produk maupun teknologi yang ramah lingkungan sebagai sebuah solusi bisnis guna mengatasi keterbatasan sumber daya alam," kata Pengurus Kadin Handito Joewono, dalam jumpa pers Eco Products International Fair 2010 Green Produsctivity to enhance Competitiveness, di Jakarta, Selasa (26/1).
Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah bersama Kadin akan melakukan sosialiasi pentingnya produk berwawasan lingkungan. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk pameran yang akan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kolaborasi bisnis berwawasan lingkungan serta berbagai produk inovatif yang juga mengangkat kepentingan lingkungan.
"Eco Product bukan berarti yang 0% pencemaran. Tapi produk yang punya niat dan langkah konkrit untuk kurangi pencemaran," katanya.
Tidak hanya Kementrian Perindustrian, Kadin juga menggandeng Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Depnakertrans, Masri Hasyar Depnakertrans tertarik untuk terlibat karena tenaga kerja juga merupakan elemen penting yang harus disiapkan utnuk menghadapi tantangan baru termasuk pembuatan produk berwawasan lingkungan.
"Kalau tidak ikut didorong, kita khawatir dalam globalisasi ini dunia industri jauh melangkah di atas kita. Jadi perlu peningkatan di dua-duanya sehingga seimbang," katanya. (DU/OL-7)
Tidak hanya serba otomatis, masyarakat saat ini juga cenderung sadar akan kelestarian lingkungan. Bagi sector industri, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk mempu menangkap jenis pasar baru dan memenuhinya dengan produk yang sesuai.
"Saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengedepankan berbagai produk maupun teknologi yang ramah lingkungan sebagai sebuah solusi bisnis guna mengatasi keterbatasan sumber daya alam," kata Pengurus Kadin Handito Joewono, dalam jumpa pers Eco Products International Fair 2010 Green Produsctivity to enhance Competitiveness, di Jakarta, Selasa (26/1).
Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah bersama Kadin akan melakukan sosialiasi pentingnya produk berwawasan lingkungan. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk pameran yang akan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kolaborasi bisnis berwawasan lingkungan serta berbagai produk inovatif yang juga mengangkat kepentingan lingkungan.
"Eco Product bukan berarti yang 0% pencemaran. Tapi produk yang punya niat dan langkah konkrit untuk kurangi pencemaran," katanya.
Tidak hanya Kementrian Perindustrian, Kadin juga menggandeng Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini.
Menurut Direktur Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Depnakertrans, Masri Hasyar Depnakertrans tertarik untuk terlibat karena tenaga kerja juga merupakan elemen penting yang harus disiapkan utnuk menghadapi tantangan baru termasuk pembuatan produk berwawasan lingkungan.
"Kalau tidak ikut didorong, kita khawatir dalam globalisasi ini dunia industri jauh melangkah di atas kita. Jadi perlu peningkatan di dua-duanya sehingga seimbang," katanya. (DU/OL-7)
Langganan:
Komentar (Atom)
